Srikandi Jaga Desa dan ABPEDNAS Koordinasikan Penguatan Program Pemberdayaan Perempuan Bersama Kejaksaan Agung RI

Srikandi Jaga Desa bersama Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) melakukan koordinasi dengan Direktorat Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Rabu (28/10/2026), di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta.

Srikandi Jaga Desa dan ABPEDNAS Koordinasikan Penguatan Program Pemberdayaan Perempuan Bersama Kejaksaan Agung RI

JAKARTA — Srikandi Jaga Desa bersama Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) melakukan koordinasi dengan Direktorat Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Rabu (28/10/2026), di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta.


Pertemuan tersebut membahas perkembangan organisasi Srikandi Jaga Desa serta sejumlah rencana kolaborasi program yang berfokus pada pemberdayaan perempuan, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kesehatan masyarakat, literasi perempuan, dan penyuluhan hukum.


Salah satu agenda yang menjadi perhatian adalah rencana kerja sama dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Dalam pembahasan, ABPEDNAS direncanakan menjadi payung kerja sama melalui nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU), yang selanjutnya dapat ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang lebih spesifik bersama Srikandi Jaga Desa.


Pembahasan juga mencakup penjajakan kerja sama dengan BPJS Kesehatan serta peluang pendampingan UMKM perempuan, termasuk dalam aspek perizinan usaha, sertifikasi halal, persyaratan BPOM, dan peningkatan kapasitas usaha.


Selain pemberdayaan ekonomi, para pihak turut membahas gagasan kegiatan sosial yang dapat mencakup pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan paru atau tuberkulosis (TBC), pemeriksaan gigi, donor darah, dan bantuan sosial. Rencana literasi perempuan serta penyuluhan hukum juga menjadi bagian dari peluang kolaborasi yang dibicarakan.


Dalam aspek organisasi, koordinasi menyoroti penguatan kepengurusan Srikandi Jaga Desa di daerah, pengembangan keanggotaan, serta penentuan wilayah prioritas untuk pelaksanaan program pendampingan dan kegiatan kemasyarakatan.


Sejumlah agenda tersebut masih memerlukan koordinasi lanjutan, termasuk finalisasi dokumen kerja sama, penetapan jadwal kegiatan, penentuan lokasi, serta konfirmasi mitra dan mekanisme pelaksanaan.


Melalui koordinasi ini, Srikandi Jaga Desa dan ABPEDNAS membahas peluang pengembangan kolaborasi lintas pihak untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan penguatan peran masyarakat desa secara berkelanjutan.

Tentang Srikandi Jaga Desa: Gerakan perempuan akar rumput yang memperkuat kapasitas, kemandirian ekonomi, dan ruang hidup aman bagi masyarakat desa di seluruh Indonesia.

Kembali ke Semua Berita